Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa Berikan Arahan LKPD 2020
Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa didampingi Inspektur Luh Putu Suryaniti dan Kabid Aset BPKAD I Nengah Nurjana memberikan pengarahan dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung bertempat di Ruang Kriya Gosana Puspem, Rabu (6/1).
Dalam pengarahannya Wabup Suiasa mengatakan bahwa dalam penyusunan LKPD tahun 2020 diawali dengan penyusunan laporan masing-masing perangkat daerah dari bulan Januari sampai dengan Maret. “Saat ini sudah saatnya memulai persiapan, target jangan sampai terlewatkan, di minggu ke tiga bulan Maret harus sudah menyelenggarakan LKPD. Saya selaku Wakil Bupati mengucapkan terima kasih kepada perangkat daerah beserta jajaran yang sudah bekerja keras dan bertanggung jawab karena Pemerintah Kabupaten Badung sudah 6 kali berturut-turut meraih WTP, kedepan saya harap seluruh perangkat daerah bekerja sama serta loyalitasnya agar bisa mempertahankan opini WTP kembali untuk yang ke-7 kalinya,” ajak Wabup.
Lebih lanjut Wabup Suiasa juga mengajak OPD untuk menyatukan tekad, kemauan dalam penyusunan LKPD sehingga bisa meraih opini WTP kembali. “Ada 4 hal yang harus kita pakai dasar untuk mencapai WTP. Pertama penyesuaian SKP dengan standar regulasi pemerintah, yang kedua kecukupan pengungkapan kita harus dengan data yang valid dan lengkap, yang ketiga yaitu asas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan terakhir sejauh mana aktivitas sistem pengolahan yang dinilai oleh Inspektorat,” jelasnya.
Sementara itu Inspektur Luh Putu Suryaniti menyampaikan dalam laporan keuangan lebih banyak isinya terkait dengan pengelolaan aset tetap. Ketika berbicara laporan keuangan akan dilihat neraca. Isi neraca itu adalah ada aset lancar, aset tetap dan aset lainya. Keterkaitan dengan hal itu di angka 85% sampai 90% isi dari laporan keuangan kita adalah aset, khusus aset tetap berupa barang milik daerah kita sudah diaudit atas efektivitas kita dalam pengelolaan barang milik daerah dan sudah adanya LHP BPK di akhir November 2020 yang sudah disahkan,” jelasnya.
